Warga Celukan Bawang Ajukan Kasasi Gugatan Izin Lingkungan PLTU Batubara Celukan Bawang 2×330 MW

0

DENPASAR/terbitdotco – Merespon putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 221/B/LH/2018/PT.TUN.SBY tertanggal 26 Desember 2018, warga terdampak Celukan Bawang dan Greenpeace Indonesia didampingi oleh Tim Kuasa Hukum YLBHI-LBH Bali memasukkan memori kasasi pada Senin pagi (11/2) melalui PTUN Denpasar.

Ni Putu Candra Dewi sebagai perwakilan Tim Kuasa Hukum menjelaskan terdapat kekeliruan yuridis dalam prosedur penerbitan izin lingkungan PLTU Batubara Celukan Bawang 2×330 MW.

Aspek penting lainnya juga masih terus diabaikan; pelibatan masyarakat, dokumen AMDAL yang cacat substansi, dan tidak sesuainya proyek PLTU tersebut dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

“Majelis Hakim PT TUN Surabaya tidak memperhatikan, juga tidak mempertimbangkan substansi penting yang ada dalam banding,” ujar Candra.

Secara rinci yang menjadi alasan kasasi terhadap putusan PT TUN Surabaya adalah putusan tingkat banding yang menyatakan bahwa akibat hukum dari izin lingkungan adalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bertentangan dengan beberapa pasal UU PPLH yang sudah secara tegas menentukan akibat hukum dari izin lingkungan, termasuk Objek Sengketa.

Hal yang mana berpengaruh pada dirugikannya Para Pemohon Kasasi karena dianggap tidak memiliki “kepentingan hukum yang dirugikan.” Padahal, Objek Sengketa bersifat strategis dan berdampak luas.

Candra juga menyampaikan tenggang waktu 90 hari dalam perkara seharusnya dihitung sejak Pemohon Kasasi I mendapatkan dokumen AMDAL dan Objek Sengketa dari LBH Bali. Sehingga putusan tingkat banding memuat pertentangan hukum dan karenanya melanggar Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Lebih lanjut Candra mengatakan putusan persidangan fakta menganggap “terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan” merupakan akibat hukum dari izin lingkungan, padahal itu dampak yang tidak dikehendaki dari dijalankannya kegiatan usaha.

Artinya, kebolehan untuk beroperasi maupun melakukan konstruksi sesungguhnya merupakan akibat hukum dari izin usaha, dan hak untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup tidak akan dapat dilakukan apabila operasi dan konstruksi belum terjadi.

Begitu pula perubahan usaha dan/atau kegiatan juga tidak mungkin terjadi jika operasi dan konstruksi belum dilakukan. Maka hal ini berdampak pada penggugat tidak bisa mengajukan gugatan atas potensi dampak dari Objek Sengketa.

Adapun alasan terakhir persidangan fakta telah lalai dalam memenuhi syarat putusan tata usaha negara yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) UU PTUN karena tidak mempertimbangkan setiap bukti yang ada selama persidangan.
 
Sementara itu Didit Haryo, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan dimasukannya memori kasasi menunjukkan bahwa, gerakan perlawanan masyarakat terus berlangsung.

“Kami juga menagih janji Gubernur Bali I Wayan Koster yang berjanji tidak akan membiarkan bertambahnya PLTU Batubara di Bali yang jelas mengancam kesehatan masyarakat dan menimbulkan risiko besar pada perekonomian dan industri pariwisata,” tutup Didit. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.