Usai Sidang, Warga Celukan Bawang Sampaikan Aspirasi ke DPRD Bali

0

DENPASAR/terbitdotco – Sejumlah perwakilan masyarakat Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng menggunakan ikat kepala dengan pesan Tolak PLTU Batubara, dan Polusi Bukan Solusi.

Warga ini hadir di agenda sidang penyerahan kesimpulan gugatan warga dan Greenpeace terhadap keputusan Gubernur tentang izin PLTU Celukan Bawang di PTUN Denpasar pada Kamis (8/2).

Seusai sidang, warga pun menyambangi kantor DPRD Bali untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama anggota dewan. Kedatangan masyarakat diterima oleh Nyoman Sugawa Kori, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.

Warga pun menyampaikan keluh kesahnya akan dampak dari pembangunan PLTU Celukan Bawang pertama yang sudah beroperasi. Seperti penurunan tangkapan nelayan dan rusaknya perkebunan warga.

“Hasil tangkapan kami sudah menurun drastis, sebelum ada PLTU beroperasi tangkapan kami bisa 200-300 ember, 1 ember kapasitasnya 15 kilo, dan harganya sekitar 300-400 ribu.

BACA JUGAPerbekel dan Camat Ngacir ke Bupati Saat Ditanya Sosialiasi PLTU Celukan Bawang

“Namun sejak PLTU Tahap 1 beroperasi, kami harus berlayar jauh ke tengah, sehingga biaya operasional kami membengkak,” ujar I Putu Gede, perwakilan dari nelayan.

Sedangkan perwakilan dari petani, I Ketut Mangku Wijana menyatakan sebagai petani kelapa, pohon kelapa di kebun miliknya banyak yang kering, buahnya mengecil sejak ada PLTU.

“Sudah tidak bisa diandalkan,” tegas Mangku Sambari meminta kepada DPRD Bali untuk membantu mereka agar mencabut izin rencan perluasan yang sudah diterbitkan tersebut.

Sugawa Kori pun menyatakan bahwa akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan akan mengecek kondisi di lapangan secara langsung. Sedangkan sidang putusan akan diadakan pada 16 Agustus 2018.

BACA JUGABukti Baru Tunjukan Ada Cacat Prosedur di Gugatan PLTU Celukan Bawang

Terpisah, kuasa hukum penggugat, I Wayan Gendo Suardana mengatakan proses sosialisasi terkesan formalitas, unprosedural, dan tidak sesuai asas partisipasi.

“Proses penyusunan AMDAL tidak dilakukan dengan hati-hati, karena banyak sekali yang menyalahi prosedur, dan tidak sesuai dengan hukum yang sah,” ungkapnya.

Lanjutnya, salah satunya adalah penyusunan dokumen AMDAL yang diketahui tidak merujuk pada rencana zonasi pesisir (RZWP3K). Selain itu dampak buruk yang dirtimbulkan oleh PLTU akan mengancam spesies kunci seperti lumba-lumba dan paus.

Hal senada juga disampaikan Putu Dewa Adnyana, selaku Direktur LBH Bali. Dalam persidangan banyak hal yang mengungkapkan rencana perluasan tidak pernah melibatkan warga.

“Warga kehilangan hak partisipasi dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh rencana perluasan tersebut,” sebutnya.

Disisi lain, Didit Haryo, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menjelaskan, perluasan PLTU Celukan Bawang akan memperburuk kualitas lingkungan yang sudah tercemar oleh PLTU yang sudah beroperasi saat ini.

Sehingga dampaknya harus dihitung secara akumulatif. Terlebih lagi ternyata rencana perluasan PLTU Celukan Bawang tahap 2 ini, tidak masuk ke dalam dokumen penyediaan tenaga listrik RUPTL milik PLN.

Berdasarkan data permodelan yang dilakukan oleh Greenpeace, bahwa PLTU yang ada saat ini telah meningkatkan resiko kematian dini 190 jiwa per tahun.

Jika PLTU lolos untuk diperluas, maka resiko kematian dini meningkat menjadi 300 per tahun. Dengan menghitung masa operasi PLTU hingga 30 tahun, maka jika diakumulasi angkanya naik menjadi 19,000 kematian dini.

“Dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat Celukan Bawang sudah sangat nyata. PLTU Tahap 1 yang sudah beroperasi telah mengotori laut mereka, mengancam mata pencaharian, serta mengakibatkan kualitas udara menjadi buruk,” ungkap Didit.

“Apalagi jika rencana perluasan jadi dibangun, maka dampak yang akan dirasakan tentu akan bertambah dua kali lipat”, tambahnya. (jt1/jt2)

Leave A Reply

Your email address will not be published.