TERUNGKAP! Sebut Akal-akalan Perusahaan, Sosialiasi AMDAL PLTU Celukan Bawang Cuma Satu Keluarga

0

DENPASAR/terbitdotco – Sidang gugatan masyarakat dan Greenpeace Indonesia terhadap Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW kembali digelar di Pengadilan PTUN Denpasar pada Kamis (25/5).

Setelah pada sidang sebelumya Kamis (17/5) pihak penggugat menghadirkan 4 saksi fakta pada persidangan, pada sidang kali ini LBH Bali sebagai kuasa hukum kembali menghadirkan saksi dari pihak warga.

M. Sadeli, salah satu tokoh masyarakat Celukan Bawang dalam kesaksiannya ketika menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak pernah ada atau mendengar sosialisasi terkait proses izin lingkungan terkait rencana pembangunan PLTU Batu Bara Celukan Bawang tahap kedua.

“Saat itu saya masih menjadi ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), namun saya tidak ikut diundang dalam sosialisasi rencana PLTU tahap kedua,” ungkap Sadeli.

Dalam persidangan, terungkap ada 13 janji yang sampai saat ini belum ditepati oleh pihak PLTU Celukan Bawang saat pembangun tahap pertama salah satunya fasilitas kesehatan seperti Puskemas.

Hal ini pula yang membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pihak PLTU Celukan Bawang yang juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya.

Terlebih lagi, izin lingkungan dikeluarkan ketika masih banyak warga yang tinggal di lahan ekspansi tersebut. Selain itu kejanggalan lainnya adalah ijin lingkungan dari PLTU Celukan Bawang 2×330 MW ini bisa terbit meskipun proyek ini tidak pernah tercantum dalam dokumen sah RUPTL 2018-2027.

Didit Haryo selaku juru kampanye iklim dan energy Greenpeace Indonesia yang juga sebagai penggugat menjelaskan bahwa warga yang tercatat dalam dokumen yang menghadiri sosialisasi adalah satu keluarga, sehingga tidak mewakili warga kepentingan warga lainnya.

“Di persidangan tadi semakin jelas terlihat bahwa masyarakat memang tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi proyek ini, dan tampak proses sosialisasi yang dilakukan hanya akal-akalan perusahaan saja,” tutupnya.

Hal senada juga ditegaskan Direktur LBH Bali, Dewa Putu Adnyana yang juga sebagai kuasa hukum penggugat. Menurutnya keterangan saksi tersebut semakin menegaskan bahwa sosialisasi akan dibangunnya PLTU Batubara tidak representatif karena hanya dihadiri oleh 25 orang dan itupun berasal dari 1 Banjar.

“Sedangkan masyarakat terdampak bukan hanya 1 Banjar saja, bahkan ada desa yang lain selain desa Celukan Bawang,” ujarnya.

Dikatakan juga, warga tidak pernah menolak pembangunan pembangkit listrik, akan tetapi warga menolak jika pembangkit listrik tersebut menggunakan Batubara yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, serta keberadaan nelayan disekitar PLTU Batubara. (jt3)

Leave A Reply

Your email address will not be published.