Sidang Pedana Petani Songgon, Dakwaan Jaksa Terkesan Kabur

0

BANYUWANGI/terbitdotco – Setelah ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi sejak Kamis (26/7), sidang kasus yang menjerat Satumin digelar perdana pada Kamis (16/8).

Lelaki 43 tahun dari Dusun Sambungrejo, Desa Bayu, Kec. Songgon, Banyuwangi ini dihadapkan ke majelis hakim yang diketuai Saptono, SH, atas tuduhan berkebun tanpa ijin. Perhutani Banyuwangi Barat menggunakan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagai dasar untuk melaporkan Satumin ke polisi.

Ahmad Rifai penasihat hukum Satumin menyatakan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur. Hal ini karena pengertian perusakan hutan yang dimaksud UU No. 18 Tahun 2013 adalah perusakan yang terorganisasi, sementara Satumin, selain tidak melakukan perusakan hutan juga tak bisa dikatakan sebagai organisasi.

BACA JUGA : Dituduh Merusak Hutan, Petani Terancam di Bui

“Perusakan hutan yang bisa dijerat UU No. 18 Tahun 2013 itu perusakan hutan yang terorganisasi. Terorganisasi itu menurut UU No. 18 Tahun 2013 adalah tindakan terstruktur yang dilakukan dua orang atau lebih, sementara Satumin ini satu orang. Jadi dakwaan Jaksa itu tidak jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Laskar Hijau Banyuwangi Lukman Hakim menyatakan laporan Perhutani tersebut janggal karena keberadaan Satumin sebagai warga tepi hutan itu sudah diketahui sejak lama oleh Perhutani.

“Kalau Satumin dilaporkan karena bercocok tanam di areal Perhutani Barat, kenapa dulu diizinkan? Setelah diizinkan, kenapa sekarang justru dilaporkan? Kenapa tidak dari dulu dilarang?,” kata Lukman.

Hari Kurniawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya kepada majelis hakim mengajukan surat penangguhan penahanan.

BACA JUGA : Nasib Muram Petani Bongkoran

“Kami mohon Yang Mulia mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai kepala keluarga, dan saat ini anaknya yang masih kecil sedang dirawat di rumah sakit,” ujar Hari.

Kasus Satumin pun memantik solidaritas dari Paguyuban Petani Jawa Timur (Papan Jati). Ketua Papan Jati Yateno Subandio yang hadir dalam persidangan menyampaikan kasus Satumin ini adalah bukti begitu sulitnya penerapan program Perhutanan Sosial (PS).

“Kasus Satumin ini bukti jika Perhutani masih tidak rela dengan adanya PS. Sekaligus, kasus Satumin ini menunjukkan begitu sulitnya menjalankan PS di Jatim,” kata Yateno. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.