SAVE KPK : Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi Minta Jokowi Bersikap

0

DENPASAR/terbitdotco – 10 nama dari 20 nama calon pimpinan (Capim) KPK RI hari ini akan diserahkan ke meja Presiden Joko Widodo. Nama-nama calon ini sebelumnya telah diseleksi oleh panitia seleksi (Pansel) Capim KPK.

Banyak pihak melihat proses penyeleksian 20 nama Capim KPK oleh Pansel tidak transparan dan independen. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat antikorupsi dan tokoh masyarakat menyoroti sejumlah Capim KPK yang dinilai mempunyai rekam jejak buruk namun lolos hingga tahap wawancara dan uji publik.

Bahkan beberapa pengkritik Pansel dan Capim KPK diadukan ke polisi dengan menyebarkan kabar bohong, yaitu koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Ketua Umum YLBHI Asfinawati, serta juru bicara KPK Febri Diansyah.

Menanggapi Pansel Capim KPK yang terkesan menutup ruang demokrasi karena tidak mengakomodir aspirasi publik, Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) melakukan respon bersama siang tadi di depan monumen Bajra Sandhi Renon Denpasar pada Jumat (30/8).

Aliansi yang terdiri dari mahasiswa, advokat dan organisasi masyarakat sipil ini menuntut Presiden Jokowi untuk meninjau kembali 10 nama calon yang diajukan oleh Pansel Capim KPK.

“Apabila Capim KPK memiliki track record yang buruk, ini akan membahayakan KPK kedepannya,” ungkap Vany Primaliraning Direktur YLBHI-LBH Bali.

Vany menambahkan kasus Capim KPK ini apabila tidak diperbaiki akan menambah daftar buruk dalam penanganan kasus korupsi.

Vany menegaskan Presiden Jokowi harus melakukan intervensi terhadap calon pimpinan KPK yang bermasalah secara hukum. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.