Perdana! Aksi ForBALI langsung segel kantor DPRD dan Gubernur Bali

0

DENPASAR/terbitdotco – Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) bersama Pasubayan Tolak Reklamasi kembali menggelar aksi Parade Budaya pada Sabtu (23/3).

Aksi yang dimulai dengan longmarch tepat pukul 15.00 wita dari parkir timur renon dengan mengitari jalan raya Puputan menuju kantor DPRD Bali.

Di depan kantor DPRD Bali, masa membentangkan spanduk besar berukuran 10 meter x 3 meter bertuliskan “Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Batalkan Perpres 51 tahun 2014.

Hal tersebut dimaksudkan memberikan sinyal kepada para wakil rakyat atau Anggota DPRD agar serius bersikap dan melakukan tindakan kongkrit atas janji-janji politik yang sebelumnya pernah dikatakan saat kampanye.

Wayan ‘Gendo’ Suardana koordinator ForBALI yang ditemui saat aksi berlangsung menjelaskan aksi kali ini merupakan aksi perdana penolakan reklamasi Teluk Benoa di tahun 2019.

Aksi ini juga merupakan respon terhadap ijin lokasi yang diterbitkan Menteri Susi Pudjiastuti 25 Desember 2018 lalu yang diberikan kepada investor yang sama yakni PT.TWBI.

“Adanya ijin lokasi yang baru merupakan cerminan sikap pemerintah yang tidak berpihak terhadap gerakan rakyat, terlebih kita tidak tahu bahwa ijin lokasi ini prosesnya dari nol atau tidak,” tegasnya.

Lebih lanjut Gendo mengatakan jika ijin lokasinya baru mesti melalui proses dari nol sesuai dengan logika hukumnya.

Menteri Kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pembelaan yang sangat normatif. Ia acapkali mengatakan bahwa mengeluarkan ijin lokasi merupakan hal prosedural yang harus ia lakukan.

“Kami membutuhkan Menteri sebagai pemegang kebijakan yang bukan sebagai administratur semata yang hanya mengecek kesesuian tata ruang lalu memberi stempel. Bukan itu!,” ujarnya.

Seharusnya Susi Pudjiastuti melakukan pengujian saat akan menerbitkan ijin lokasi di Teluk Benoa serta melakukan tindakan diskresi terhadap kewenangannya, apakah reklamasi Teluk Benoa itu urgent atau tidak namun saat ini itu tidak ada pada Susi.

Gendo Suardana menambahkan jika ijin lokasi yang diterbitkan Susi Pudjiastuti ini merupakan ijin lokasi perpanjangan dan tidak melalui proses dari awal atau dari nol maka hal ini merupakan preseden hukum yang buruk.

Sementara itu, dalam skala lokal saat pilkada sebelumnya, hampir semua partai menyatakan diri menolak reklamasi Teluk Benoa. Aksi ini juga merupakan pelajaran agar tidak menjadi kebiasaan saat pilkada atau pemilihan-pemilihan elektoral partai-partai menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa, bahkan ada juga yang membuat pakta integritas atau ada juga politisi yang sampai turun aksi.

“Apabila ini dibiarkan maka ini juga merupakan preseden buruk, sebab rakyat hanya diberi janji-janji saja seolah-olah mereka menolak reklamasi tanpa ada sikap yang riil,” tegasnya.

Aksi Parade Budaya dimeriahkan oleh Orasi para basis penolak reklamasi Teluk Benoa, Tarian Barong dari Banjar Tatasan Kaja serta penampilan jamming dari musisi Jangkar Kuta.

Setelah itu ditutup dengan penampilan terakhir dari The Dissland yang memainkan lagu-lagu membakar semangat agar terus berjuang sampai Teluk Benoa Menang.

Seusai itu massa kembali ke parkir timur dan membubarkan diri dengan tetib dan rapi. (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.