Pelindo III Melawan Hukum, WALHI Bali Ajukan Eksekusi

0

DENPASAR/terbitdotco – WALHI Bali yang diwakili oleh I Made Juli Untung Pratama dan Tim Hukum WALHI Bali I Wayan Adi Sumiarta, SH.,M.Kn mengajukan Permohonan eksekusi Putusan Komisi Informasi (KI) Propinsi Bali ke Pengadilan Negeri Denpasar (PN Denpasar) pada Selasa (02/07) kemarin.

Putusan KI Bali yang dimohonkan eksekusi oleh WALHI Bali adalah putusan KI Bali Nomor 002/V/KEP.KI.BALI/2019, antara WALHI Bali sebagai Pemohon melawan Pelindo III sebagai Termohon.

Permohonan eksekusi ke PN Denpasar ini diajukan WALHI Bali karena dalam waktu 14 hari PELINDO III tidak melakukan upaya hukum (banding,red) dan juga tidak mematuhi putusan KI Bali, untuk menyerahkan salinan informasi mengenai Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan beserta lampirannya yang diterbitkan Kementerian Perhubungan dan Izin Lingkungan beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untung Pratama menjelaskan bahwa permohonan eksekusi tersebut diajukan karena Pelindo III mempermainkan Putusan KI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebelumnya pada Kamis (13/06), Pelindo III mengundang WALHI Bali untuk bertemu dan serah terima dokumen sesuai putusan KI Bali Nomor 002/V/KEP.KI.BALI/2019 di Kantor Pelindo III Regional BBN.

Namun dalam pertemuan tersebut, Pelindo III Cabang Benoa tidak memberikan dokumen tidak memberikan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampal Lingkungan) sesuai dengan putusan KI Bali.

Pihak Pelindo III beralasan dokumen AMDAL bukan merupakan dokumen yang wajib diberikan oleh Pelindo III kepada WALHI BALI padahal dokumen AMDAL adalah salah satu lampiran yang wajib disertakan dalam ijin pelaksanaan Pelindo III. Karena hal tersebut, WALHI Bali menolak menerima dokumen yang diberikan oleh Pelindo III, dan menyatakan walk out dari pertemuan tersebut.

Pasca pertemuan tersebut WALHI Bali pada Jumat (14/06), tiba-tiba mendapat kiriman paket misterius dari Pelindo III. WALHI Bali menduga paket misterius tersebut berisi dokumen-dokumen perizinan kegiatan reklamasi yang ditolak WALHI Bali.

Sehingga pada Senin (17/06), WALHI Bali mengembalikan sendiri paket misterius tersebut kepada Pelindo III sekaligus melayangkan surat protes terhadap tindakan Pelindo III sebagai tindakan yang tidak terhormat, tidak etis dan tidak beradab.

“Pelindo III telah melakukan tindakan tidak etis, tidak terhormat dan tidak beradab kepada WALHI Bali”, tegas Untung Pratama.

Kuasa Hukum WALHI Bali Adi Sumiarta menjelaskan, pengajuan eksekusi terhadap putusan KI Bali antara WALHI Bali melawan Pelindo III merupakan kejadian yang pertama kali terjadi di Bali.

“Jadi ini adalah pertama kalinya di Bali khususnya pengajuan eksekusi putusan sengketa informasi di PN Denpasar. Kami sempat koordinasi dengan Ketua Pengadilan dan Panitera, bahwa permohonan kami diterima dan dilanjutkan prosesnya,” jelas Adi.

Lebih lanjut, Adi Sumiarta mengatakan dokumen AMDAL kegiatan reklamasi Pelindo III di areal Pelabuhan Benoa merupakan dokumen publik dan wajib diserahkan kepada WALHI Bali. Hal ini diperkuat oleh putusan KI Bali yang menyatakan bahwa AMDAL merupakan Informasi yang terbuka dan wajib diberikan kepada WALHI Bali.

“Menurut kami, memang pihak Pelindo III sengaja mempermainkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Bali yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Padahal, dalam putusan komisi informasi menyatakan AMDAL merupakan Informasi yang terbuka dan wajib diberikan kepada WALHI Bali selaku Pemohon. Kami sangat menyayangkan tindakan Pelindo III yang terkesan mengulur-ulur waktu dan mempermainkan putusan KI Bali”, jelasnya tegas. (jt3)

Leave A Reply

Your email address will not be published.