Nasib Muram: Petani Hanya Akan Menjadi Pekerja Rendah (Bongkoran Bagian 1)

Rencana pembangunan Kawasan Indrustrial di Wongsorejo mendapatkan penolakan warga, menurut petani wongsorejo pertanian lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan jika menjadi pegawai perusahaan.

0

Oleh : Ika Ningtyas

BANYUWANGI/terbitdotco – Setelah hampir lima puluh tahun berkutat dengan konflik lahan, petani Bongkoran, Banyuwangi, Jawa Timur berharap reformasi agraria yang semangat dipromosikan oleh pemerintahan Joko Widodo dapat mengembalikan hak atas lahan mereka.

“Kami sudah mengajukan dokumen-dokumen dan peta lahan kami kepada presiden agar bisa diprioritaskan dalam program reformasi agraria,” kata Yateno Subandio, Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi, pertengahan April lalu.

Reformasi agraria atau penataan ulang kepemilikan lahan, terutama untuk para petani dan buruh tani, sudah termaktub dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Namun, UU tersebut dibekukan oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967 dan digantikan dengan peraturan yang membolehkan investasi perkebunan dalam jangka waktu hingga 30 tahun.

Atas dasar aturan tersebut, pemerintah pun menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada banyak perusahaan skala besar. Salah satunya adalah PT Wongsorejo yang berlokasi di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, yang mendapatkan izin untuk perkebunan kapuk randu seluas 603 hektar pada tahun 1970an.

Dari luasan tersebut, 231 hektar merupakan lahan yang sudah digarap dan didiami oleh petani Bongkoran, — 220 hektar lahan pertanian dan sebelas hektar pemukiman –, sejak tahun 1930-1940an.

Hal tersebut memaksa sebagian petani Bongkoran, dinamakan sesuai dengan nama kampung mereka, mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan Timur akibat tidak leluasa bercocok tanam. Sementara, sebagian lagi bertahan untuk menuntut pengakuan hak atas tanah mereka hingga saat ini.

Pada tahun 2014, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT Wongsorejo, setelah masa beroperasi HGU perusahaan ini habis pada tahun 2012. Luasan Hak Guna Bangunan mencapai 487 hektar dan 60 hektar untuk mantan pekerja perkebunan. Lahan petani Bongkoran seluas 231 hektar juga masuk dalam izin pengusahaan tersebut.

Sengketa ini memicu bentrokan fisik antara petani dan perusahaan. Satu petani terkena tembakan dan empat petani dipenjara selama dua hingga 20 hari tanpa proses persidangan pada tahun 2001. Sementara, tahun 2014, bentrokan antara petugas keamanan perusahaan dan petani berujung kepada tiga petani ditangkap dan dijatuhi hukuman empat bulan dan 15 hari penjara.

Corporate Communication PT Wongsorejo, Tria Utama, mengatakan bahwa pihaknya memperoleh semua perizinan untuk pembangunan kawasan industri secara prosedural sesuai undang-undang.

“Kami punya HGB (Hak Guna Bangunan) yang dilindungi undang-undang, surat-surat kami lengkap semua,” kata Tria.

Ia mengatakan bahwa banyak dari petani Bongkoran yang menempati lahan milik perusahaan setelah tahun 2000.

“Mereka masuk menempati lahan kami bahkan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti surat. Bahkan di desa saja tidak ada titik kerawangannya (red : kejelasan) yang menunjukkan tanah itu milik mereka,” kata Tria.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perusahaan akan memulai pembangunan kawasan industri pada akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019 dan diperkirakan akan menyerap sekitar 70 ribu tenaga kerja dengan prioritas penduduk lokal.

“Pasti kami memprioritaskan untuk warga Wongsorejo sebelum merekrut tenaga kerja dari kabupaten lainnya,” kata Tria menambahkan membuka kesempatan untuk petani Bongkoran bekerja di industri sebagai solusi mengakhiri sengketa yang terjadi.

Solusi tersebut, katanya, sesuai dengan peraturan daerah yang menetapkan kawasan sengketa sebagai kawasan industri bukan pertanian sehingga warga sekitar harus beralih ke sektor-sektor yang mendukung industri.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012 -2032, Kecamatan Wongsorejo akan menjadi kawasan industri yang terdiri atas industri logam dasar, industri kimia dasar, industri minyak bumi, industri mesin dan peralatan, industri kayu, karet, plastik, industri kertas dan industri makanan dan minuman.

“Kalau dilihat perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), kawasan Wongsorejo ini dikhususkan sebagai kawasan industri. Jadi, warga sekitar bisa mendirikan usaha yang berkaitan dengan industri,” kata Tria.

Namun, para petani menolak dan membandingkan penghasilan petani yang dapat mengantongi Rp4,8 juta per bulan saat cuaca normal ketimbang bekerja berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi yaitu sebesar Rp1.881.680 per bulan.

“Apalagi kami yang cuma lulusan sekolah dasar ini, akan menjadi apa kalau kerja di industri? Mungkin cuma cleaning service atau pekerjaan paling rendah. Nah, itu gajinya pasti sedikit sekali,” kata Yateno.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Edi Purnomo mengakui dua ribu hektar lahan di Kecamatan Wongsorejo, termasuk lahan PT Wongsorejo, telah ditetapkan sebagai kawasan industri sesuai dengan peraturan daerah.

Sehingga, pemerintah menerbitkan izin Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT Wongsorejo yang berencana membangun kawasan industri.

Terkait sengketa dengan petani, Edi mengatakan bahwa itu menjadi wewenang PT Wongsorejo sebagai pemegang hak atas tanah.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa pemerintah Banyuwangi sudah melakukan mediasi antara perusahaan dan petani melalui camat setempat, namun belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.(*)

 

*. Ika Ningtyas adalah Jurnalis lepas dan anggota Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) yang berbasis di Banyuwangi, Jawa Timur.

**. Artikel ini pertama kali diterbitkan di Ekuatorial

Leave A Reply

Your email address will not be published.