Koster Tolak Permintaan WALHI Bali Soal Surat Misterius Reklamasi Teluk Benoa

0

DENPASAR/terbitdotco – Gubernur Bali, Wayan Koster membalas surat permohonan informasi publik terkait surat Gubernur Bali ke Presiden RI yang meminta review Perpres no 51 th 2014. Namun sayangnya balasan tersebut tidak sesuai harapan WALHI Bali karena Koster menolak memberikan surat tersebut dengan berbagai alasan.

Menanggapi jawaban dari Gubernur Bali tersebut, Made Juli Untung Pratama selaku Direktur WALHI Bali sangat menyayangkan sikap dari Gubernur Bali Wayan Koster yang menolak memberikan salinan surat tersebut kepada WALHI Bali. Hal ini disampaikan saat konfrensi pers di Kantor Walhi Bali pada Rabu (16/1).

Untung Pratama berpendapat sikap Gubernur Bali yang tidak mau memberikan salinan surat tersebut adalah tindakan yang merugikan Gubernur Bali sendiri.

BACA JUGA : Pastikan Status Teluk Benoa, WALHI Bali Minta Salinan Surat Gubernur Bali Terkait Revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014

Ia menilai bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang kontradiktif atas apa yang telah diucapkannya dengan apa yang telah dilakukannya, dimana disatu sisi Gubernur Bali meminta rakyat Bali percaya pada Gubernur Bali karena ia menegaskan dirinya menolak reklamasi dan berkirim surat ke Presiden. Namun disatu sisi, Koster enggan untuk membuka isi suratnya ke Publik.

“Semestinya Gubernur Bali membuka salinan atau isi surat yang ia kirimkan ke Presiden Joko Widodo, bukan malah menutupnya rapat-rapat dan seakan-akan sangat rahasia” tegasnya.

Padahal berdasarkan berita di beberapa media terkait surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo, isi dari surat tersebut menyatakan bahwa pada intinya Gubernur Bali Wayan Koster memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres 51/2014 Khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa agar ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

BACA JUGA : Koster Surati Jokowi, Minta Kembalikan Status Teluk Benoa Jadi Kawasan Konservasi

Lebih lanjut, Untung Pratama berpendapat sikap Gubernur Bali yang tidak mau memberikan salinan surat tersebut adalah tindakan yang merugikan Gubernur Bali sendiri karena menimbulkan kecurigaan dikalangan rakyat.

“Surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus reklamasi Teluk Benoa, khusunya permintaan revisi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, menimbulkan prasangka dan dapat diduga sebagai alat negosiasi kepentingan Pemilihan Presiden. Atau, semata-mata untuk meredam kekritisan rakyat terhadap kasus reklamasi Teluk Benoa dan menjaga kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Dalam surat jawaban Gubernur Bali tersebut, ada beberapa point yang menjadi alasan Gubernur Bali tidak mau membuka isi surat tersebut. Salah satunya ialah situasi yang saat ini menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif secara serentak di seluruh Indonesia.

BACA JUGA : Gubernur Koster Tolak Buka Surat ke Jokowi, Ini Yang Akan WALHI Bali Lakukan

Disamping itu turunan dari point tersebut mengatakan bahwa informasi yang diminta WALHI Bali terkait dengan isi surat Gubernur kepada Presiden Jokowi menurut Gubernur Bali akan berpengaruh terhadap proses negosiasi lebih lanjut.

Untung Pratama berpandangan jawaban Gubernur Bali tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan hajatan 5 tahunan semata dan tidak diprioritaskan untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014. (*/rls)

Leave A Reply

Your email address will not be published.