Khofifah Tak Tunjukan Komitmen Terhadap Lingkungan, Warga Tumpang Pitu Tutupi Kantor Gubernur Dengan Spanduk

0

SURABAYA/terbitdotco – Mengawali bulan Agustus (1/8), warga Tapak tambang emas di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi bersama jaringan solidaritas gerudug dan menutupi Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan spanduk panjang bertuliskan Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu.

Dalam aksi tersebut dipertanyakan keseriusan pemerintah dalam upaya menyelamatkan ruang hidup rakyat.

Rere Christanto, selaku Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur menyampaikan pemberian penghargaan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada PT BSI, selaku operator pertambangan emas di wilayah Tumpang Pitu, Pesanggaran, Banyuwangi oleh Gubernur Jawa Timur semakin menunjukkan ketiadaan komitmen perlindungan terhadap keselamatan rakyat, khususnya di pesisir selatan Jawa Timur.

“Kawasan selatan Jawa Timur telah lama menjadi kawasan budidaya, baik pertanian maupun sebagai kawasan tangkapan perikanan, sehingga aktivitas pertambangan yang eksploitatif, rakus lahan dan rakus air akan sangat kontraproduktif,” tutur Rere.

Lebih lanjut Rere menyampaikan pertambangan di kawasan Tumpang Pitu telah menimbulkan gejolak penolakan di warga terdampak, yang merasakan ancaman kerusakan ekologis pasca beroperasinya kegiatan pertambangan tersebut.

Masih lekat dalam ingatan warga kejadian banjir lumpur sepanjang Agustus hingga September 2016 yang menyebabkan kerusakan ekosistem di Pulau Merah, menghancurkan lahan pertanian serta menyebabkan penurunan pendapatan di sektor pariwisata dan kelautann (nelayan) di Pantai Pulau Merah.

Kejadian banjir ini diduga kuat disebabkan oleh kerusakan kawasan hulu gunung Tumpang Pitu, akibat aktivitas eksploitasi pertambangan emas.

“Padahal sebelumnya wilayah tersebut merupakan hutan lindung, wilayah penyangga kawasan konservasi Meru Betiri yang sangat vital fungsi,” tegas Rere.

Munculnya konflik-konflik yang bahkan sampai menelan korban jiwa sama sekali tidak menjadi pelajaran bagi pemerintah, terlebih terkait komitmen mereka untuk segera melakukan perubahan penataan kawasan.

Sehingga pemberian penghargaan terkait lingkungan hidup oleh Gubernur Jawa Timur kepada perusahaan ekstraktif pertambangan tentu saja layak dipertanyakan.

“Aktivitas pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan lingkungan telah lama menjadi momok mengerikan bagi masyarakat, selain menyebabkan eskalasi konflik lahan, pertambangan juga mengakibatkan peningkatan bencana ekologis, sehingga pemberian penghargaan kepada industri ekstraktif menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Timur tidak peka situasi krisis ekologi wilayahnya,” tegas Rere.

Menurut catatan WALHI Jatim, dalam 6 tahun terakhir (2013 – 2018), eskalasi bencana ekologis di Jawa Timur terus menerus meningkat.

Pada tahun 2013 jumlah bencana ekologis tercatat ada 233 kejadian, jumlah ini terus meningkat hingga pada tahun 2018 tercatat setidaknya ada 455 kejadian bencana ekologis.

Bencana ekologis adalah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan lingkungan dan gagalnya sistem pengurusan alam.

Banjir, tanah longsor, abrasi dan kekeringan yang diakibatkan kerusakan lingkungan karena aktivitas manusia, adalah bentuk-bentuk bencana ekologis yang mengancam kehidupan.

“Dalam hal ini, bencana ekologis menunjukkan bahwa pemerintah seringkali gagal mematuhi regulasinya sendiri, sehingga menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi ekosistem,” ujar Rere.

Lebih dalam Rere, menyampaikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Jawa Timur telah menggarisbawahi bahwa kawasan selatan Jawa, termasuk Jawa Timur adalah kawasan rawan bencana.

Dengan mengacu pada kenyataan ini, penataan kawasan di pesisir selatan seharusnya ditujukan untuk meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana.

“Kawasan selatan Jawa selayaknya ditetapkan menjadi kawasan lindung dan konservasi demi mengantisipasi bencana yang mungkin timbul,” tegas Rere.

Menurutnya Pelepasan wilayah-wilayah yang penting secara ekologis menjadi wilayah usaha pertambangan yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem kawasan adalah tindakan yang kontradiktif terhadap usaha menurunkan resiko bencana di Indonesia.

“Sangat dibutuhkan tindakan konkrit dan tegas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan segenap jajaran pemerintah daerah, guna menghasilkan kebijakan yang mampu mencegah munculnya konflik-konflik pertambangan di kawasan selatan Jawa Timur,” tutup Rere.(jt0)

Leave A Reply

Your email address will not be published.