Keras! Semua Dalil Dibantah WALHI Bali, Pelindo Diam

0

DENPASAR/terbitdotco – Sidang sengketa informasi antara WALHI Bali dengan PT.Pelindo III cabang Benoa kembali digelar kemabali pada Rabu (27/2) di Kantor Komisi Informasi Publik Provinsi Bali. Sidang kali ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya yang dimana pada hari ini merupakan sidang dengan agenda pembacaan tanggapan dari Pelindo III cabang Benoa terkait dengan jawaban oleh WALHI Bali pada sidang sebelumnya.

Pada sidang sebelumnya WALHI Bali jawaban atas surat tanggapan dari Pelindo III setebal 11 halaman dari WALHI Bali tersebut intinya berisikan bahwa secara prosedural permohonan informasi WALHI Bali kepada PELINDO III telah sesuai dengan peraturan. Selain itu dalam tanggapannya WALHI Bali juga menjelaskan terkait dengan posisi PELINDO III sebagai Badan Publik yang memiliki dan atau menguasai informasi yang diminta oleh WALHI Bali.

Namun dalam tanggapannya Pelindo III cabang Benoa yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya yakni Astrid Fitria Kasih dan Fajar Baharudin yang ditulis dalam suratnya menyebutkan bahwa Majelis Komisi Informasi yang berwenang memutus dan mengadili perkara adalah Komisi Informasi Pusat.

Selain itu dalam surat tanggapan oleh pelindo III cabang Benoa juga disampaikan bahwa surat permohonan informasi dari WALHI Bali tidak ditujukan terhadap PPID sehingga permohonan penyelesaian informasi publik Komisi Informasi dianggap cacat formil.

Dalam tanggapan Surat oleh Pelindo III cabang Benoa juga menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melaui Ajudikasi non Litigasi di Komisi Informasi kurang pihak dan terakhir dalam surat tanggapan tersebut juga ditulis bahwa Tujuan Penggunaan Informasi dan Identitas Pemohon Informasi yang sah diperlukan oleh Termohon sebagai Bahan Uji Konsekuensi dan Mengetahui Legal Standing Pemohon Informasi.

WALHI Bali yang dihadiri oleh Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama dan Tim Hukum WALHI Bali I Wayan Adi Sumiarta, SH. M.Kn, menjawab satu persatu tanggapan dari surat Pelindo III cabang Benoa secara lisan dalam persidangan.

Yang pertama terkait dengan Majelis Komisi Informasi yang berwenang memutus dan mengadili perkara adalah Komisi Informasi Pusat, Adi Sumiarta menjawab terkait dengan kompetensi itu harusnya dijawab pada tanggapan yang pertama, sehingga hal tersebut sudah terlewat.

“Lalu dalam tanggapan pertama pemohon hanya menyampaikan untuk mengisi formulir dan tidak ada menyampaikan kompetensi kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Bali dan dalam tanggapan pertama pihak termohon tidak menyampaikan hal tersebut,” tegasnya.

Pada tanggapan surat Pelindo III cabang Benoa yang kedua menyebutkan Surat pernyataan tidak disampaikan kepada atasan PPID sehingga penyelesaian sengketa informasi ini dianggap cacat Formil.

Adi Sumiarta menjelaskan pada dasarnya WALHI Bali telah menyampaikan surat permohonan kepada Pelindo III sebab dari berita dan media sudah tersiar kabar bahwa Pelindo III cabang Benoa melakukan perluasan pelabuhan dengan cara reklamasi. Sehingga WALHI Bali menyampaikan permohonan informasi pada pihak Pelindo III.

“Karena tidak ada tanggapan kepada Pelindo III maka kami menyampaikan surat keberatan, dan kembali kami sampaikan kepada Pelindo III,” jelasnya.

Lebih lanjut Adi menyampaikan dalam persidangan sebelumnya pihak Pelindo III mengakui ada miss komunikasi internal pada pihak Pelindo III.

“Jika saja Pelindo III dari awal yang menerima surat dari kami, menyampaikan surat balasan, tentu dari awal juga kami sebagai pemohon akan siap menjawab surat dari Pelindo III tersebut” terangnya.

Namun faktanya pihak Pelindo III sama sekali tidak ada jawaban. Sehingga tetap bergulir sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik sehingga WALHI Bali mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Bali.

Dan point ketiga dalam surat tersebut adalah Permohonan sengketa informasi melalui Ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Publik Provinsi Bali kurang Pihak. Adi Sumiarta juga menjelaskan bahwa dalam peraturan Undang-undang Komisi Informasi Publik pasal 1 angka 2 yang mengatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik penyelenggara negara, dan atau penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik.

“Dengan meminta informasi kepada Pelindo Cabang Benoa sudah cukup sebab termohon disini menyimpan dan menerima dari badan publik lainnya seperti yang diakui sendiri oleh termohon dalam jawabannya” tungkasnya.

Termohon atau Pelindo III cabang Benoa mengakui sendiri bahwa ia menerima dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga artinya pihak termohon juga menyimpan informasi publik yang diminta oleh WALHI Bali sehingga tepat dan tidak kekurangan pihak. Sebab pada dasarnya aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Benoa itu dilakukan oleh pihak termohon.

Point terakhir dalam surat itu dikatakan bahwa Tujuan Penggunaan Informasi dan Identitas Pemohon Informasi yang sah diperlukan oleh Termohon Sebagai Bahan Uji Konsekwensi dan Mengetahui Legal Standing Pemohon Informasi. Dalam hal ini WALHI Bali telah sampaikan sebelumnya bahwa pada dasarnya permohonan informasi publik dari WALHI Bali Telah memenuhi syarat-syarat yang diajukan dalam ketentuan Undang-undang tentang informasi publik.

Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama menegaskan usai sidang bahwa Seluruh dalil yang ada di surat jawaban Pelindo III sudah dibantah secara lisan dan tidak ada satupun bantahan WALHI Bali yang ditanggapi oleh Pelindo III.

Lebih lanjut Untung Pratama menjelaskan dalil Pelindo yang selalu meminta tujuan WALHI Bali meminta dokumen tersebut, padahal dalam formulir yang diberikan Pelindo pada tanggapan pertama tidak ada tujuan penggunaan informasi adalah dalil yang mengada-ada.

“Sudah jelas dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada”, ujarnya. (jt1/rls)

Leave A Reply

Your email address will not be published.