Jatam, ForBanyuwangi, dan ForkoMM Tuntut BPNB Tak Hanya Fokus Pada Masalah Hilir Kebencanaan

0

BANYUWANGI/terbitdotco – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), ForBanyuwangi, dan Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Banyuwangi (ForkoMM) melalui juru bicaranya Ustman menilai, acara Ekspedisi Destana yang dipandegani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kurang bermakna jika hanya dipusatkan pada 2 lokasi yang notabene berada di Kota Banyuwangi dan jauh dari Pantai Pulau Merah dan Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi.

Penyataan ini disampaikan menanggapi kegiatan Pembekalan Teknis Ekspedisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yang berlangsung pada 10-11 Juli 2019 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi dan Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

“Ekspedisi Destana akan lebih memiliki maknanya jika dilakukan di Pantai Pulau Merah dan Dusun Pancer karena kedua tempat ini memiliki jejak kerusakan tsunami dan jejak kerusakan banjir yang disebabkan oleh kegiatan tambang emas yang ada,” lanjutnya.

Pada 3 Juni 1994, tsunami telah menerjang pesisir selatan Banyuwangi. Tsunami seperempat abad lalu itu telah membuat Kampung Rajegwesi (Desa Sarongan, Kec. Pesanggaran) dan Dusun Pancer serta Pantai Pulau Merah mengalami kerusakan. Korban meninggal diperkirakan 215 jiwa.

Beberapa lokasi di pesisir selatan Banyuwangi ada yang selamat dari terjangan tsunami tersebut karena keberadaan Gunung Tumpang Pitu.

“Di mata warga, Gunung yang kakinya bersentuhan langsung dengan Samudera Indonesia ini tak hanya dipandang sebagai penanda arah pulang para nelayan, tetapi juga sebagai benteng alami dari daya rusak tsunami,” lanjut Ustman.

Ustman mengecam, Gunung Tumpang Pitu yang berfungsi sebagai benteng alami daya rusak tsunami tersebut fungsinya justru dirapuhkan dengan kehadiran pertambangan emas.

“Gunung Tumpang Pitu yang masuk dalam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi. Awalnya, berstatus sebagai hutan lindung,” ujarnya.

Lebih lanjut Ustman menyampaikan Tumpang Pitu dan sekitarnya adalah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Tentunya untuk bersikap tepat terhadap KRB adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, yang juga dibarengi upaya meng-konservasi benteng-benteng alami seperti Gunung Tumpang Pitu.

“Mengizinkan pertambangan di KRB adalah tindakan beresiko. Mengizinkan pertambangan di Gunung Tumpang Pitu berarti merapuhkan fungsi Tumpang Pitu sebagai benteng alami dari daya terjang tsunami,” tegasnya.

Menanggapi Ekspedisi Destana Ustman mengatakan akan kehilangan maknanya jika pelaksanaannya hanya dilakukan di Kota Banyuwangi tanpa mendatangi langsung lokasi dimana jejak kerusakan tsunami dan jejak bencana industri itu berada sekaligus menggali kisah para korban terdampak.

“Apalagi, kini tak hanya Gunung Tumpang Pitu yang dieksploitasi. Gunung Salakan yang berada di sebelah Gunung Tumpang Pitu juga sedang berada dalam ancaman yang sama,” ujarnya.

PT BSI yang merupakan anak perusahaan Merdeka Copper Gold mengeruk Gunung Tumpang Pitu, sedangkan anak perusahaan lain yaitu PT Damai Suksesindo (DSI) mengincar Gunung Salakan.

“Bukannya jera dengan peristiwa banjir lumpur yang menerjang Pulau Merah pada tahun 2016, pemerintah justru menambah titik eksploitasi di pesisir selatan Banyuwangi dengan cara mengundang PT DSI di Gunung Salakan,” tegas Ustman.

Sementara itu Merah Johan, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada tanggal 10 Desember 2012 menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) kepada PT DSI.

IUP Eksplorasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/109/KEP/429.011/2012. Surat tersebut kemudian diperbarui Bupati Banyuwangi pada 20 Januari 2014 lewat surat bernomor 188/109/KEP/429.011/2014.

IUP Eksplorasi DSI ini memiliki luas sebesar 6.623 hektar. Jika IUP Eksplorasi DSI tersebut dijumlah bersama dengan luas IUP OP BSI, maka total seluruhnya sekitar 11.621 hektar.

“Ini artinya, pesisir selatan sebagai KRB tengah direntankan seluas 11.621 hektar,” tegas Merah.

Dalam media rilis yang diterima terbitdotco, Koalisi Jatam, ForBanyuwangi, dan ForkoMM mendesak Bupati Banyuwangi dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk mencabut IUP OP PT BSI dan IUP EP PT DSI.

Mereka juga mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut surat keputusan Nomor SK. 826/Menhut –II/2013

Serta, meminta BPNB tidak hanya fokus pada masalah hilir kebencanaan, tetapi juga menelisik masalah hulu bencana.

Misalnya mengevaluasi izin-izin yang menyebabkan berubahnya fungsi kawasan. Terutama berubahnya fungsi kawasan lindung menjadi area tambang yang telah terbukti menghadirkan bencana.

“BNPB bersama Pemerintah bisa melakukan evaluasi izin-izin dengan menggunakan landasan hukum Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” tutup Merah.

Leave A Reply

Your email address will not be published.