Greenpeace Sebut PLTU Celukan Bawang Tidak Masuk RUPTL

0
MENGUNGKAP: Hindun sebagai Juru Kampanye Greenpeace bersama Dewa Putu Adnyana, SH selaku Direktur YLBHI-LBH Bali saat diskusi bersama media di Denpasar pada Kamis (12/4). (Foto: Kholik Mawardi/terbitdotco)

DENPASAR/terbitdotco – Persidangan gugatan terhadap izin lingkungan hidup PLTU Celukan Bawang 2×330 MW di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Kamis (12/4) memasuki tahap pembacaan duplik (jawaban) dari tergugat yaitu Gubernur Bali dan tergugat II intervensi yaitu PLTU Celukan Bawang.

Posisi masyarakat dan Greenpeace Indonesia sebagai penggugat semakin diperkuat setelah diresmikannya dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2018-2027 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan Maret lalu.

Dalam RUPTL tahun 2018-2027 ini, rencana pembangunan PLTU Celukan Bawang tahap kedua tidak termasuk di dalamnya. Pada RUPTL tahun 2017-2026 pun rencana PLTU Celukan Bawang tahap kedua tidak ada di dalamnya.

“Kalau nanti dibangun dan tidak terserap, maka siapa yang akan menanggung kerugian ekonominya? Apakah akan dipaksakan melalui PLN sehingga menggerogoti APBN kita? Atau masyarakat sebagai konsumen listrik yang kena imbasnya?,” ungkap Hindun dari Greenpeace Indonesia.

Dalam dokumen RUPTL 2018-2027, tercatat bahwa konsumsi terbesar Bali yang terjadi pada November 2017 sebesar 825 Mega Watt (MW). Hal ini sudah tercukupi melihat total suplai listrik sudah sebesar 30% melebihi konsumsi yaitu sebesar 1.248 MW.

Berdasarkan data di atas, pembangunan PLTU Celukan Bawang disebut menjadi pemborosan APBN yang investasinya diperkirakan mencapai 1,5 trilliun rupiah.

Jika ditelusuri, lanjut Hindun, pembangunan PLTU Celukan Bawang tahap I yang sudah beroperasi dengan output 426 MW menggunakan dana pinjaman dari China Bank Development dan China Huadian Engineering Co, Ltd bersama dua perusahaan lain sebagai pengembangnya.

“Ada kepentingan terselubung yang harus diselidiki apabila proyek ini nantinya akan terus dilanjutkan. Karena akan ada rupiah yang dibakar percuma untuk setiap megawatt yang tidak terserap oleh konsumen,” kata perempuan yang merupakan salah satu juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Disisi lain, Dewa Putu Adnyana, SH., sebagai tim kuasa hukum penggugat dari YLBHI-LBH Bali menyampaikan bahwa pembangunan PLTU Celukan Bawang 2×330 MW yang berbahan bakar batu bara menunjukkan inkonsistensi pemerintah Provinsi Bali terhadap Road Map Bali yang mencanangkan Bali Green Province di Bali.

“Karena salah satu komponen dasar dalam Bali Green Province yaitu clean and green dengan mewujudkan lingkungan hidup Bali yang bersih dan hijau bebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan,” tutup Direktur YLBHI-LBH Bali ini. (jt3)

Leave A Reply

Your email address will not be published.