FNKSDA: Bebaskan Satumin, Tegakkan Keadilan untuk Rakyat

0

SURABAYA/terbitdotco – Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Surabaya, Gresik dan Bojonegoro mengeluarkan pernyataan sikap atas kasus yang menimpa Satumin, seorang petani di Banyuwangi.

FNKSDA dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima terbitdotco menyampaikan Satumin salah seorang petani hutan di Banyuwangi yang dikriminalisasi oleh Perhutani, dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara 3 tahun serta denda 1,5 miliar rupiah merupakan tuntutan yang cukup mengada-ada dan dipaksakan.

Mengingat delik tuduhan Pasal 92 ayat 1 dan 2 UU RI No. 18 Thn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), tidak terbukti kebenarannya. UU P3H ini termasuk salah satu aturan yang kerap menyasar para petani hutan. Tanpa ampun beberapa petani lahan hutan telah menjadi korban. Mereka yang hidup di sekitar hutan kerap diintimidasi oleh aturan ini, apalagi seringkali digunakan Perhutani untuk merepresi petani hutan.

BACA JUGA : Menanam Jahe dan Kopi, Petani Banyuwangi Dituntut 1,5 Milyar

“Satumin merupakan satu dari sekian petani hutan, yang telah dijerat dengan peraturan ini. Jika melihat fakta di lapangan, jelas berbeda antara tuduhan dengan realitas yang tersaji,” ungkap Wahyu Eka Setyawan, perwakilan FNKSDA.

Perlu diketahui, Berdasarkan kronologi yang disusun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Satumin merupakan salah satu mitra Perhutani melalui payung LMDH di hutan menanam pohon kopi dan Jahe. Namun karena dianggap tidak sesuai aturan, Perhutani tak memperbolehkan Satumin melanjutkan kegiatannya. Berselang dua tahun pasca pelarangan, Satumin beserta istri ingin mengambil tanaman jahe yang telah mereka tanam.

Pada saat selesai mengambil tanaman jahe yang ia tanam, tiba-tiba Satumin didatangi oleh Polhut dengan membawa 20 batang pohon kopi. Satumin dituduh melakukan perusakan pohon kopi, padahal ia tidak melakukan pencabutan pohon kopi. Pasca kejadian tersebut, Satumin dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan merusak kawasan hutan kelola Perhutani. Hingga detik ini Satumin masih duduk di kursi persidangan, guna menghadapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

BACA JUGA : GAKUM KLHK: Satumin Korban Kesewenangan Perhutani di Jawa Timur

Lebih lanjut FNKSD menyampaikan dari fakta tersebut tidak ada unsur dlarar (kerusakan) yang dilakukan oleh Satumin, sehingga tidak termasuk dalam konteks jinayat (kriminal). Karena faktanya Satumin hanya mengambil jahe yang seharusnya menjadi haknya, karena ia tanam dengan bibitnya sendiri. Bahkan sebelumnya sudah masuk dalam skema kerja sama, namun di lain waktu ternyata Satumin harus diusir, karena dianggap menanam di hutan lindung.

“Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan oleh Satumin, atau bentuk kerusakan masif sehingga mengancam keberadaan hutan yang berimplikasi pada keselamatan banyak orang. Maka secara dasar tidak ada unsur dlarar dan jinayat,” tegas Wahyu Eka Setyawan.

Hal senada disampaikan Aam Alamsyah, perwakilan FNKSDA Gresik dalam konteks kasus Satumin ini, jika melihat dalam fakta yang terjadi, ada hal-hal yang bertendensi fitnah. Di mana Satumin dituduh merusak, namun sarat dengan rekayasa, mengingat beliau tidak pernah menebang pohon kopi seperti yang dituduhkan.

BACA JUGA : Sidang Perdana Petani Songgon, Dakwaan Jaksa Terkesan Kabur

“Dalam persoalan ini maka perlu proses tabayun yang artinya mencari tahu sebuah persoalan secara mendalam, tidak terburu-buru memutuskan atau memvonis dengan hukuman berat,” Ujar Aam.

Sehingga menurut Aam sejak awal kejadian kasus ini pihak Perhutani maupun Polisi harus meminta klarifikasi dan mengadakan musyawarah. Mengingat Satumin sendiri adalah masyarakat sekitar hutan, lalu kasus ini juga hadir karena persoalan akses kelola. Sudah seharusnya ada proses-proses di luar jalur hukum pidana. Karena kasus ini rawan dengan bias perspektif, sehingga akan merugikan pihak yang tidak bersalah.

Lebih lanjut Aam menyatakan jika Satumin benar-benar divonis bersalah, tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum yang adil dan berorientasi pada keadilan sosial. Ini juga cukup paradoks dengan agenda-agenda mengenai pemberian akses kelola, demi terwujudnya kesejahteraan menyeluruh.

“Karena faktanya masyarakat masih disalahkan atas kerusakan yang tidak mereka lakukan, sementara mereka yang merusak dalam skala luas tidak pernah dilihat,” ujar Aam.

Ali Ibrohim, Komite FNKSDA Bojonegoro menyampaikan jika berpatokan dengan halaqoh Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (GNKL PBNU) Pada Tanggal 20-23 Juli 2007 di Jakarta. Yang salah satu mandatnya ialah merespons ikhtiar warga Nahdliyin dalam semangat menyelamatkan lingkungan, pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka, lanjut Ali, ada poin yaitu jihad bi’ah dan iqtishodiyah yang artinya selain menyelamatkan lingkungan, harus melihat faktor kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini dapat dimaknai jika masyarakat harus dilibatkan dalam penyelamatan hutan serta pelestariannya.

BACA JUGA : Dituduh Merusak Hutan, Petani Songgon, Banyuwangi Terancam Dibui

“Dalam konteks Satumin apakah memang beliau benar-benar merusak lingkungan dalam hal ini hutan? Lalu, apakah Satumin sudah sejahtera dan mendapatkan akses dalam memanfaatkan hutan? Tentu hal ini penting dilihat, mengingat Satumin merupakan kaum mustadh’afin yang terekslusi dari wilayah hutan,” ujar Ali.

Atas pertimbangan tersebut FNKSDA Surabaya, Gresik dan Bojonegoro mengutuk kriminalisasi terhadap Satumin. Karena secara gamblang beliau tidak bersalah atas apa yang dituduhkan. Bahkan cenderung hal ini dilakukan guna semakin meminggirkan kaum mustadh’afin yang menggantungkan hidupnya dari hutan, tentu paradoks dengan usaha mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang masif.

“Sangat bertentangan dengan upaya jihad bi’ah dan iqtishodiyah, karena tidak melihat realitas siapa perusak hutan sesungguhnya dan bentuk upaya sistemik untuk meminggirkan petani hutan seperti Satumin,” tegas Ali.

FNKSDA juga meminta majelis hakim untuk membebaskan Satumin, karena tidak ada unsur pidana yang terbukti. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan bahkan menghapus UU P3H dengan mengantikannya dengan peraturan yang tidak menyengsarakan rakyat. Dalam hal ini harus melihat rakyat dan melibatkannya dalam pembuatan suatu peraturan.

Selain itu, FNKSDA juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama kaum nahdliyin baik struktural maupun kultural untuk turun tangan secara langsung, mendukung dan membebaskan Satumin. Karena persoalan Satumin dapat menimpa masyarakat sekitar hutan, dengan pola-pola yang sama. Sehingga ke depan tidak ada kriminalisasi terhadap kaum mustadh’afin, serta sebagai usaha untuk menegakkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan umat. (jt0/rls)

Leave A Reply

Your email address will not be published.