Dituduh Merusak Hutan, Petani Songon, Banyuwangi Terancam Dibui

0

BANYUWANGI/terbitdotco – Satumin seorang petani di Songgon, Banyuwangi harus menelan pil pahit, lantaran dirinya jadi tahanan Kejari Banyuwangi pada Kamis (26/7).

Tepat pukul 12.15 WIB, Satumin keluar dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi Jalan Jaksa Agung Suprapto, Banyuwangi, untuk memberi kabar Suratno, ayahnya yang menungguinya sejak pagi.

Sontak tangan Suranto yang telah belasan tahun tertempa untuk menyadap getah pinus, siang itu bergetar. Pria 63 tahun ini tampak beberapa kali mengusap sudut matanya yang berkaca-kaca.

Lelaki yang tinggal di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi itu duduk bersimpuh di paving halaman parkir Kejari Banyuwangi dan tak percaya jika siang itu anaknya bakal menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi.

Selain ayah Sutamin, tampak warga dan kepada desa Bayu memberi semangat kepada Sutamin.

SEDIH: Suratno, ayah Satumin mengusap airmata saat menunggui anaknya didepan Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada Kamis (26/7). (Foto: Kontributor Banyuwangi)

Kasus ini bermula dari laporan Perhutani Banyuwangi Barat kepada polisi dengan tuduhan melanggar UU no.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam laporan tersebut pihak Perhutani menilai Satumin telah berkebun tanpa izin.

Atas laporan tersebut membuat Satumin harus rutin wajib lapor kepada Kepolisian setiap Selasa dan Kamis sejak bulan Maret 2018. Penahanan Satumin ini adalah titik kulminasi dari wajib lapor yang mesti dijalaninya selama 5 bulan terakhir

Di mata Ketua Laskar Hijau Banyuwangi (Kelompok Relawan Penghijauan) Lukman Hakim, laporan Perhutani tersebut di atas adalah laporan yang aneh. Lukman mengatakan Satumin adalah anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang selama ini telah banyak membantu Perhutani dalam pemanfaatan hasil hutan.

“Jika memang kebun Satumin itu terlarang, mengapa baru sekarang dilaporkan? Jika kegiatan Satumin itu ilegal, kenapa tidak dari awal saja dilarang? Kenapa dulu kok diizinkan? Satumin berani berkebun di dalam hutan karena diizinkan oleh Adm kok,” protes Lukman.

Lukman juga menerangkan tindakan represif berupa penangkapan dan pelaporan yang dilakukan petugas perhutani KPH Banyuwangi Barat bertentangan semangat Program Pemerintah dibidang Kehutanan yaitu Perhutanan Sosial yaitu bahwa agar akses rakyat dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dipermudah serta menghilangkan berbagai hambatan dan menyederhanakan berbagai ketentuan yang mengganggu.

“Dengan kemudahan masyarakat mengakses sumberdaya hutan yang ada disekitarnya tanpa dihantui rasa takut dan bersalah, Saya yakin akan jauh lebih produktif dalam menggali potensi ekonomi di dalam hutan tanpa harus merusak hutan,” ujarnya.

Lukman menjelaskan upaya mediasi sebenarnya sudah dilakukan pada Rabu (25/7). Akan tetapi Adm Perhutani Banyuwangi Barat tidak hadir dalam mediasi tersebut. Melalui telepon, Adm Perhutani Banyuwangi Barat telah menyatakan bahwa kasus Sutamin ini tidak layak dinaikkan.

Akan tetapi pada Kamis (26/7) Adm Perhutani Banyuwangi Barat tetap menaikkan laporannya.

“Saya kecewa dengan sikap Adm Perhutani yang berlawanan dengan teleponnya. Berarti perhutani ingkar. Kalau begini kenyataanya, berarti perhutani itu justru menyengsarakan petani yang selama ini jadi mitra kerjanya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jauhar Kurniawan, SH yang menjadi Kuasa hukum Sutamin.

“Kami kecewa dengan sikap perhutani yang memilih untuk tetap menaikkan laporannya. Hari ini jaksa memutuskan untuk menahan Satumin. Sebagai sebuah proses hukum, kami hormati keputusan jaksa ini. Langkah kami selanjutnya adalah sesegera mungkin mengajukan penangguhan penahanan,” ujar Jauhar.(jtKonBWI1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.