Dinilai Janggal, Kesaksian Pejabat DLH Provinsi Bali Dipertanyakan Greenpeace

Sidang gugatan PLTU Celukan Bawang 2 mengungkap banyak kontroversi dalam persidangan. Kedua pihak berusaha meyakinkan majelis hakim dalam sidang di PTUN Denpasar, Kamis (7/6).

0

DENPASAR/terbitdotco – Sidang gugatan masyarakat dan Greenpeace Indonesia terhadap Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW kembali digelar di Pengadilan PTUN Denpasar pada Kamis (7/6).

Sidang kali ini, pihak tegugat menghadirkan dua saksi dari pejabat Provinsi Bali. I Made Teja pejabat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan Ida Bagus Nyoman Arnawa pejabat Dinas Penanaman Modal Provinsi Bali.

Made Teja menceritakan beberapa kali ke lokasi yang rencanakan didirikan PLTU Celukan Bawang 2 x 330 MW, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2016 dan mengaku pernah menjumpai nelayan.

“Beberapa kali saya ke lapangan, nelayan hanya itu-itu saja, tidak lebih dari 5 sampai 6, jadi masyarakat disana tidak hidup dari nelayan pada umumnya,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Hal tersebut pun dinilai sebagai sebuah kejanggalan oleh Didit Haryo Wicaksono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. Menurutnya, di kawasan sekitaran PLTU Celukan Bawang masih terdapat lima kelompok nelayan yang masing-masing kelompok nelayan bisa terdiri dari 38 – 60 anggota.

“Saksi fakta 1 menyebut tidak adanya keberatan dari masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh PLTU yang sudah beroperasi. Padahal kenyataannya, masyarakat pernah melakukan demo besar perihal limbah buangan PLTU di bulan Agustus 2015,” ujarnya.

Lanjut Didit, banyaknya kejanggalan yang dilontarkan oleh Made Teja ini menunjukkan bahwasanya proses pengeluaran ijin lingkungan ini sangat dipaksakan dan tanpa mengikuti kaidah yang sesuai. Bahkan kegiatan peninjauan ke lapangan yang seharusnya menjadi ajang untuk pembuktian langsung oleh pihak yang berwenang, tampaknya hanya menjadi kegiatan formalitas saja.

“Adapun pemeriksaan hanya dilakukan dalam jangka waktu 1,5 jam dengan area pemeriksaan seluas 40 hektar. Padahal yang menjadi taruhannya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut serta masyarakat Bali secara keseluruhan,” herannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Haerul Umam dari LBH Bali selaku kuasa hukum masyarakat dan Greenpeace Indonesia. Katanya, dari beberapa keterangan yang disampaikan saksi, semakin menunjukkan tim Dinas Lingkungan Hidup yang turun ke lapangan tidaklah cermat.

“Terlalu mengada-ngada, dan tidak melihat secara menyeluruh keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang ada di Desa Celukan Bawang dan desa sekitarnya,” singkatnya. (jt0,jt1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.