Akademisi Berkumpul Eksaminasi Putusan Kasus Budi Pego

0

SURABAYA/terbitdotco – Selain telah memicu terjadinya krisis ekologis, hadirnya industri pertambangan di gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI) dan PT. Damai Suksesindo (PT. DSI) dari sejak tahun 2012, juga telah mendorong terjadinya tindakan represi terhadap warga yang menolak kehadiran tambang.

Salah satunya adalah kriminalisasi terhadap Heri Budiawan, seorang warga Tumpang Pitu asal Desa Sumberagung.

Sebagaimana diketahui, pada 16 Oktober 2018, Heri Budiawan, divonis 4 tahun oleh Mahkamah Agung (MA), dengan tuduhan telah menyebarkan ajaran komunisme dengan media spanduk. Ia dijerat dengan pasal 107a UURI No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Sebelumnya karena tuduhan tersebut, ia telah menjalani hukuman selama 10 bulan pasca terbitnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Namun, karena tak terima dengan putusan PN dan PT, Heri Budiawan dan tim kuasa hukumnya mengajukan Kasasi di MA. Tapi, dalam perjalanannya, hakim MA malah menaikkanya menjadi 4 tahun.

Terkait putusan MA tersebut, sejumlah kalangan akademisi dari berbagai universitas dan organisasi masyarakat sipil menginisiasi untuk melakukan eksaminasi atas putusan hakim PN dan PT. Sebelumnya dalam eksaminasi ini, juga akan dilakukan pembacaan atas putusan kasasi yang berasal dari hakim MA. Namun, hingga saat ini, Heri Budiawan dan tim kuasa hukum belum menerima salinan putusan tersebut.

Eksaminasi putusan Heri Budiawan oleh beberapa pakar hukum dari berbagai universitas dilaksanakan di Ruang Pusat Studi, HRLS, Gedung C, Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada Rabu (27/2) sore.

Adapun dalam eksaminasi ini, ada 4 orang yang bertindak sebagai eksaminator. Mereka adalah Dr. Joko Ismono, SH, MH (akademisi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra), Dr. M. Tavip, SH, MH (akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako), Dr. Hananto Widodo, SH, MH (akademisi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya), Dr. Herlambang P Wiratraman (akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlanggga).

Joko Ismono, dalam catatannya mengatakan bahwa persoalan kriminalisasi terhadap pejuang HAM dan lingkungan hidup, telah dilindungi oleh pasal 66 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Menurutnya apa yang menimpa Heri Budiawan adalah kriminalisasi, karena tidak adanya bukti yang dihadirkan di setiap persidangan. Menurutnya penerapan pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang dituduhkan terhadap Heri Budiawan tidak tepat.

“Hakim berpikir formalisitik, tidak melihat konteks bahwa itu adalah perbuatan memperjuangankan lingkungan hidup,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kasus Heri Budiawan telah menjadi sorotan publik secara luas. Seharusnya dengan demikian, hakim harus lebih hati-hati dalam memutuskan perkara ini. Namun ia cukup kaget dan menangkap sejumlah keanehan, karena hakim MA malah memperberat hukuman terhadap Heri Budiawan.

Sehingga ia menduga bahwa dalam kasus Heri Budiawan ini ada indikasi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Karena berdasarkan KUHAP, kewenangan hakim MA dalam tingkat kasasi hanya untuk memeriksa apakah judex facti melampaui kewenangan, apakah judex facti salah dalam penerapan materilnya dan formilnya,” ungkapnya.

Sementara itu, M. Tavip, memberikan catatannya. Ia mengatakan bahwa dalam kasus Heri Budiawan ini, ia tidak melihat adanya unsur melawan hukum.

“Yang dipakai oleh hakim tingkat PN untuk memutuskan putusan terhadap kasus Heri Budiawan adalah unsur melawan hukumnya hanyalah aksi yang tidak memiliki ijin. Hakim agak kacau, karena instrumen untuk aksi adalah pemberitahuan, bukan ijin,” tegasnya.

Hananto Widodo, eksaminator ketiga dalam eksaminasi ini, juga memberikan catatan kritisnya. Ia menegaskan bahwa kasus Heri Budiawan tidak memenuhi unsur melawan hukum dan terkesan dipaksakan.

Menurutnya, ia menduga adanya unsur rekayasa agar Heri Budiawan kehilangan hak-haknya. Bahkan ia menambahkan kasus ini hanya untuk mengalihkan isu terkait pertambangan yang ditolak oleh warga Tumpang Pitu.

“Bahwa sebenarnya pasal 107a bisa digunakan terhadap Heri Budiawan, jika ia paham dengan ajaran komunisme. Sehingga dengan kasus ini, untuk ke depan pasal ini bisa menjadi pasal rawan. Pihak penegak hukum hanya mendasarkan bukti formal saja dalam kasus ini,” tutupnya.

Dalam eksaminasi ini, Herlambang Wiratraman juga memberikan catatan menarik. Menurutnya dalam putusan hakim PN dan PT, ia melihat bahwa nalar hukum hakim tidak merujuk pada satupun tradisi aliran filsafat hukum.

“Dalam filsafat hukum terdapat 6 aliran, yakni: aliran historis, naturalis, positivisme, soiological jurisprudence, utilitarianisme, realisme. Dalam kasus ini, tidak satu pun hakim merujuk pada aliran filsafat hukum tersebut,” ungkapnya.

Dalam eksaminasi ini, para eksaminator juga mengundang Fachrizal Afandi, pengajar fakultas hukum Universitas Brawijaya yang tengah menempuh pendidikan doktoral di Van Vollenhoven Institute, Belanda untuk turut bergabung memberikan catatannya.

Dalam pernyataannya melalui telepon, ia mengatakan bahwa dalam kasus Heri Budiawan ini ia tidak melihat adanya bukti yang dituduhkan. Sehingga menurutnya, unsur pidananya tidak terpenuhi.

Bahkan unsur penggulingan pemerintahan yang sah sebagaimana tertuang dalam UURI No. 27 Tahun 1999 yang dituduhkan terhadap Heri Budiawan juga tidak ada.

Sehingga menurutnya, putusan hakim PN dan PT cuma copy paste dari jaksa dan BAP pihak kepolisian. (jt0/rls)

Leave A Reply

Your email address will not be published.